CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan akan terus mengawal lahan proyek pembangunan SMP Negeri 25 Balikpapan, tepatnya di Kampung Atas Air, RT 10 Jalan Sepaku, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat (Balbar).
Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, bahwa dalam hal ini juga pihaknya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Terkait dalam menuntaskan persoalan lahan proyek pembangunan SMP Negeri 25 Balikpapan Barat.
“Informasi yang kami dapat, mereka akan memanggil pemilik tanah. Jadi sampai saat ini kami juga menunggu hasilnya seperti apa,” katanya kepada awak media di ruang kerjanya, pada Senin (3/10/2022).
Doris juga menegaskan, kalau memang disana ada tanah warga yang memang betul-betul merupakan hak mereka, pemerintah wajib melakukan ganti rugi. “Sebaliknya, kalau itu syaratnya tidak sah maka mau tak mau, karena itu tanah pemerintah,” jelasnya.
Dia menilai, dengan masyarakat menyurat komisi IV itu juga berarti masyarakat juga pastinya memiliki dasar atas haknya. Selain itu, untuk tindak lanjut dari hasil RDP Pemerintah akan memanggil pemilik tanah di beberapa bidang di lokasi tersebut.
“Jadi nanti dilihat suratnya. Kalau itu memang betul haknya masyarakat pemerintah wajib mengganti rugi,” ucapnya.
Meski demikian, Doris menambahkan adanya permasalahannya lahan ini dia pastikan tak menghambat untuk proses pembangunan.
“Jadi tetap berjalan. Dan adanya masalah ini pemerintah harus mengambil sikap untuk menyelesaikan itu Jangan sampai terhambat. Kalau tidak salah progresnya itu sudah 80 Persen dan tahun ini harus sudah selesai,” bebernya.
Disamping itu dia juga katakan, kedepan pihaknya akan kembali mendorong kembali penyelesaian persoalan ini khususnya di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dia juga mengakui, dalam RDP yang berlangsung beberapa waktu lalu tak melibatkan masyarakat. Hal itu dikarenakan, maunya Pemkot nanti mereka sendiri yang memanggil antara aset dan pemilik tanah.
“Itu dilakukan untuk membuktikan segel milik warga. Dan ada beberapa yang sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat kalau gak salah Tinggal sisanya yang belum. Jadi surat yang masuk itu yang belum tuntas ada sekitar 20 sampai 21,” katanya.
Politisi partai Golkar ini terus mendorong agar permasalahan ini bisa segera selesai. Hal itu mengantisipasinya sekolah itu sudah terbangun dan sudah ada muridnya, masyarakat komplain sehingga berdampak pada murid-muridnya. “Kan kasihan, kami upayakan lah sebelum bangunan itu selesai permasalahan dengan masyarakatnya juga sudah selesai,”pungkasnya. (*)
