CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan RT 10, RT 11 serta RT 54. Juga dihadiri Kecamatan Balikpapan Utara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan instansi terkait. Yang digelar di ruang rapat gabungan lantai 2 DPRD Balikpapan, pada Rabu (8/3/2023).
RDP tersebut dipimpin langsung anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi. RDP terkait proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara Km 11 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara menuju jembatan Pulau Balang mendapat penolakan dari warga.
Iwan mengatakan, kedatangan warga ke kantor DPRD Balikpapan, ingin melakukan RDP terkait penolakan harga yang dipatok sebagai ganti rugi lahan mereka yang dinilai rendah.
“Tadi kita menerima aduan dari masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Karang Joang sampai dengan jalan tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Iwan.
“Jadi ada harga yang ketidak sesuaian dari yang diharapkan, yang muncul dari pembebasan lahan dalam hal ini BPN melalui KJPP,” ujarnya.
Terkait hal itu, Iwan mencoba mediasi hingga mengundang dari pihak terkait. Untuk mendengarkan keluhan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Seperti Ibu Kurnia, lokasi lahannya sangat strategis dipinggir Jalan poros Soekarno-Hatta, yang dihargai hanya Rp 1,5 juta permeter dan pasaran yang ada disitu seharga Rp 5 juta permeter. Ini harus ada penyesuaian,” ucapnya.
Politisi PPP ini juga menyampaikan, bahkan masyarakat meminta kalau tidak kena di lahan mereka tidak usah dilintasi atau diganti dengan lahan lain yang sesuai dengan lahan tersebut.
“Saya kira luar biasa masyarakat Balikpapan sangat mendukung dengan pembangunan jalan tol menuju IKN Nusantara,” urainya.
“Nanti ada penyampaian di RDP ke dua, dan diharapkan sudah ada jawaban untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Misran salah satu Ketua RT mengatakan harga itu sama dengan ganti rugi lahan di Pulau Balang. Padahal letak keduanya berbeda karena lokasi Pulau Balang masih sulit diakses, sedangkan letak lahannya beserta warga lainnya diklaim strategis berada di pinggir jalan.
“Lahan kami ditawarkan dengan harga 1.5 juta per meter persegi,” ucap Misran salah satu Ketua RT.
Lanjutnya, ada delapan RT yang akan dilalui jalan tol tersebut di antaranya RT 57, 54, 11, 10, 20, 43, 05, dan RT 06. Dari delapan RT itu, ada ratusan warga yang bakal kehilangan tempat tinggal.
“Kami minta harga Rp 5 juta per meter, tapi sebelumnya kami juga dikasih opsi tukar guling. Tapi kami lihat dulu seperti apa opsi tukar gulingnya,” ungkapnya.
Ditempat terpisah, Kasyio shidy warga RT 54 yang punya kebun, dia menyampaikan lahannya dihargai murah. (*)
