CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Wali kota Balikpapan menyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasan Pemkot atas pemandangan umum fraksi DPRD Balikpapan terhadap nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
Jawaban wali kota disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan Muhaimin saat rapat paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (13/6/2024).
Menanggapi jawaban Fraksi Partai Golkar include Hanura untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltim. Dikatakan, bahwa sampai dengan saat ini Pemkot telah menyelesaikan rekomendasi sesuai dengan timeline di rencana aksi yakni sebesar 61,61 persen dan sisanya sebesar 38,39 persen dalam proses penyelesaian dengan batas akhir sesuai kesepakatan pada rencana aksi.
“Mengenai target PAD yang belum tercapai, Pemkot akan terus melakukan upaya optimalisasi, salah satunya dengan penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya memuat tentang penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah,” ucap Muhaimin saat membacakan jawaban wali kota, Kamis (13/6/2024).
Disamping itu, upaya optimalisasi lainnya yang dilakukan yakni melakukan pemetaan dan inovasi potensi sumber-sumber PAD, melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait persiapan pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor tahun 2025, elektronifikasi, integrasi, dan perluasan akses pembayaran.
“Kemudian peningkatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Terkait saran fraksi agar Pemkot mampu mengonsolidasikan pelaksanaan kegiatan lebih tertib dan berorientasi pada output, akan menjadi perhatian Pemkot dalam mengoptimalkan pelaksanaan APBD dan serapan anggaran kegiatan tahun 2024 dan tahun mendatang, agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian masyarakat Balikpapan.
Tidak hanya itu, Pemkot sangat memperhatikan saran fraksi terkait optimalisasi penanggulangan masalah banjir. Hal tersebut diwujudkan dalam penyusunan APBD 2024 dan rencana APBD 2025 yang tetap memprioritaskan penanganan banjir.
“Termasuk penanganan sedimen, jaringan drainase dan pengelolaan resapan air hujan, dimana diantaranya adalah rencana pembangunan bendali Ampal hulu dan bendali V, serta rencana pembangunan rumah pompa di kawasan DAS Ampal dan DAS Klandasan kecil,” imbuhnya.
Pemkot juga sependapat dengan pandangan fraksi untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya tanpa diskriminasi. Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu SDM baik peserta didik, pendidik, kepala sekolah dan satuan pendidikan.
Dan Pemkot mengapresiasi dukungan fraksi terkait permasalahan penyediaan air bersih yang akan diusulkan sebagai proyek strategis nasional. Saat ini Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) telah menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang yang berfokus pada ketersediaan air baku, perbaikan jaringan transmisi dan perbaikan jaringan distribusi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Upaya yang dilakukan PTMB Balikpapan antara lain, mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang disediakan oleh Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR, melakukan kajian desalinasi air laut dan air payau.
“Serta menambah kapasitas uprating IPA yang masih punya potensi air sumur (IPA Prapatan) dan mendorong segera diaktifkannya proyek Embung Aji Raden untuk mencukupi kapasitas IPA Teritip,” paparnya.
Sementara terkait dengan proyek strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkot akan melaksanakan MoU dengan tiga Kabupaten untuk kerjasama SPAM Regional, koordinasi dengan BWS Provinsi dan Kementerian PUPR untuk membahas SPAM Regional dan percepatan proyek strategis nasional.
“Lalu korespondensi ke Gubernur untuk mendorong Pemerintah Pusat agar intake Mahakam dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional,” akunya.
Terakhir, Pemkot memberikan apresiasi atas dukungan fraksi dalam mengatasi permasalahan kota di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pengangguran, pengembangan ekonomi kreatif, dan UMKM.
“Semoga kerjasama yang baik ini tetap kita pertahankan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran di tahun-tahun mendatang,” harapnya.
