CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Ketidak hadriannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan dalam Rapat Degar Pendapat (RDP) yang digelar membuat Ketua Komisi I DPRD DPRD Kota Balikpapan, Edy Alfonso Mambang meradang.
Bagaimana tidak, BPN yang seharusnya diharapkan bisa memberikan jawaban atau klarifikasi terkait perdoalan sengketa lahan yang di alami Engki Wibowo dan Edwin Adi Winata bersama Pengembang dalam hal ini Sinarmas, malah tidak hadir.
“Kalau dikatakan kecewa..pasti kecewa, karena BPN yang seharusnya bisa memberikan penjelasan malah tidak hadir,” ungkap Edy Alfonso saat diwawancarai awak media diruang kerjanya, Rabu (24/7/2024).
Edy Alfonso melihat, dari permasalahan sengketa lahan yang dialami warga bernama Engki Wibowo dan Edwin Adi Winata melalui pemohonnya bernama Kurniadi. Dimana legalitas kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki pemohon merupakan lahan yang di beli secara sah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Adapun Sinarmas, selaku pihak yang di gugat oleh pemohon yang mana kepemilikan legalitas lahan tersebut melalui proses legalitas berupa Segel, IMTN dan seterusnya, sehingga jadi sertfikat.
“Bedanya disini, pemohon dalam hal ini Kurniadi legalitas tanah yang dimiliki di beli melalui kantor Pelelangan milik negara. Jadi apa yang dikatakan pihak Sinarmas dalam rapat tadi kalau salah tempat atau
salah posisi, itu tidak mungkin. Karena dirinya meyakini melalui foto satelit titik lahan tersebut yang dimiliki oleh pemohon.
“Foto satelit yang di miliki pemohon masih hutan dan posisinya tidak bergeser dari tanah yang ada. Kalaupun ada pemekaran wilayah dari Kecamatan dan Kelurahan, saya fikir itu tidak akan berpengaruh dengan titik asli lahan tersebut,” ungkap Edy.
“Tadi saya berharap pihaj BPN hadir dalam RDP untuk memberikan penjelasan. Karena tidak ada alasan BPN tidak bisa menjelaskan, kenapa bisa terjadi tumpang tindih dengan objek yang sama, atau objeknya berbeda,” terangnya.
“Sekali lagi saya kecewa dengan ketidakhadirannya pihak BPN. Tadi saya mendapatkan alasan, kalau Kepala BPN berangkat ke Jepang,” beber Edy Alfonso.(*)
