CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendukung penuh pembangunan yang terus berkembang pusat. Mengingat posisi Balikpapan cukup strategis bagi Kaltim. Di tambah lagi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kabupaten PPU dan Kukar. Kedua kabupaten itu berbatasan langsung dengan kota minyak. Hal itu menempatkan kota ini menjadi tetangga langsung dari IKN.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung menyebut adanya dampak perkembangan bangunan. Kondisi itu harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan. Khususnya pada sisi perizinan bangunan yang patut menjadi perhatian serius. Meskipun perencanaan pembangunan sudah tersusun rapi.
“Masalah perizinan ini sering terjadi di lapangan. Kan izin berdasarkan perencanaan yang mengacu aturan pemerintah. Tapi kadang ada kegiatan pembangunan tidak sesuai izin yang berlaku. Ini pekerjaan yang harus segera diatasi,” ujarnya, pada Senin (18/11/2024).
Lanjut Wahyullah, menjelaskan, salah perizinan, berkaitan dengan kepentingan publik. Bangunan yang didirikan tanpa izin otomatis melanggar aturan dapat mengganggu kestabilan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih aktif dan ketat dibutuhkan. Terutama dalam mendeteksi bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin.
“Pengawasan ini perlu serius dan tidak hanya sekadar laporan. Di daerah lain, pemerintah bahkan berani menyegel bangunan tanpa izin. Balikpapan juga perlu ketegasan dalam hal ini. Agar semua taat asas dan aturan,” lanjutnya.
Untuk itu, menurut Wahyullah, pihak DPRD menyatakan keprihatinan atas maraknya pembangunan yang tidak sesuai prosedur. Maka pemerintah perlu bertindak tegas menyegel bangunan yang tidak memiliki izin. Hal ini menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah munculnya masalah lebih besar di kemudian hari.
“Langkah serupa sangat bagus kalau kita terapkan. Jadi masyarakat merasa aman dan terhindar dari risiko yang ditimbulkan oleh pembangunan ilegal. Kan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat merugikan,” ucap.
Wahyullah berharap ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan ini. Sekaligus pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem perizinan yang ada. Hal ini penting demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. (*)
