CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) pada Senin (6/1/2025) di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan.
Rapat ini membahas program kerja Disperkim Balikpapan untuk tahun 2025, dengan penekanan pada pengelolaan perumahan dan dampaknya terhadap banjir yang sering melanda kota.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 204 perumahan di Balikpapan, dengan sebagian besar di antaranya berpotensi memperburuk masalah banjir.
Ia menekankan pentingnya Disperkim untuk mengawasi pembangunan perumahan agar tidak menyebabkan banjir di kawasan tersebut.
“Banjir di Balikpapan sangat erat kaitannya dengan pembangunan perumahan. Kami ingin memastikan tidak ada pembangunan yang menambah masalah banjir,” ujar H. Yusri.
Ia juga mengungkapkan rencana untuk melanjutkan RDP dengan mengundang beberapa pengembang besar, seperti Balikpapan Regency, Grand City, dan Sepinggan Pratama, untuk membahas perumahan yang belum memenuhi standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta pengawasan terhadap fasilitas umum seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan plang informasi perumahan.
“Beberapa PSU masih belum diserahkan ke Pemkot Balikpapan, dan ada fasilitas yang dipergunakan masyarakat untuk keperluan lain. Kami meminta Disperkim untuk memasang plang informasi yang jelas,” tambahnya.
Kepala Disperkim Balikpapan, Rafiuddin, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan perbaikan 100 unit rumah pada tahun 2025, dengan bantuan sebesar Rp30 juta per rumah, yang terdiri dari Rp27 juta untuk material dan Rp3 juta untuk biaya tenaga kerja.
“Program ini bertujuan mengurangi pemukiman kumuh di Balikpapan,” kata Rafiuddin.
Terkait PSU, Rafiuddin mengimbau para pengembang untuk segera menyerahkan fasilitas tersebut ke Pemkot Balikpapan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hingga kini, Disperkim telah menerima tiga PSU dari pengembang, yaitu Balikpapan Permai, Balikpapan Baru, dan WIKA.
“Target kami adalah lebih dari 10 PSU dapat diserahkan kepada Pemkot Balikpapan tahun ini,” jelasnya. (*)
