CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Upaya pemerataan pendidikan di Kota Balikpapan mendapat dorongan baru dari DPRD setempat. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menekankan pentingnya peran sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menampung peserta didik baru, terutama saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Menurut Gasali, pelaksanaan SPMB sejauh ini berjalan lancar dan sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan. Ia berharap semua calon siswa bisa terakomodasi, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Alhamdulillah, sampai saat ini prosesnya berjalan baik. Harapan kami, semua anak yang mendaftar melalui SPMB 2025 bisa tertampung,” kata Gasali kepada awak media, pada Senin (7/7/2025).
Sebagai bagian dari solusi pemerataan, setidaknya 13 sekolah swasta tingkat SMP telah resmi menjalin kerja sama dengan Disdikbud melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini juga mencakup penyeragaman biaya uang pangkal dan SPP, yang menurut Gasali, merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat.
“Uang pangkal disepakati sebesar Rp1,5 juta per siswa, dengan SPP bulanan Rp150 ribu. Angka ini sudah disetujui Dinas Pendidikan dan disepakati bersama sekolah-sekolah swasta yang terlibat,” jelas legislator dari Fraksi Golkar itu.
Gasali menambahkan, besaran anggaran yang dialokasikan nantinya akan disesuaikan dengan jumlah siswa yang diterima. Ia juga membuka kemungkinan agar lebih banyak sekolah swasta bisa terlibat dalam skema serupa.
“Kami di DPRD mendorong perluasan kerja sama ini, karena sangat relevan dalam mengatasi keresahan warga terkait akses pendidikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gasali juga menyoroti kebijakan baru Kementerian Pendidikan yang akan mewajibkan ijazah PAUD atau TK sebagai syarat masuk SD mulai tahun 2026. Ia menilai kebijakan tersebut positif, namun perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pendidikan dan dukungan kebijakan yang inklusif.
“Kami mendukung, karena ini penting sebagai pondasi pendidikan anak. Tapi pemerintah perlu menjamin pemerataan fasilitas TK dan PAUD, serta memberikan keringanan bagi masyarakat kurang mampu,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Gasali menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah, DPRD, dan sekolah swasta terus diperkuat demi memastikan setiap anak di Balikpapan mendapatkan hak pendidikan yang setara. (*)
