CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Pembangunan Pasar Induk di Kilometer 5,5 Balikpapan Utara dinilai semakin mendesak, tidak hanya untuk menggantikan fungsi Pasar Pandansari yang kini sudah tak lagi representatif, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menata distribusi logistik pangan dan menstabilkan harga di Kota Balikpapan.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Balikpapan bersama Dinas Perdagangan (Disdag), Senin (13/10), yang turut membahas progres serapan anggaran dan pelaksanaan program strategis tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menekankan bahwa keberadaan pasar induk yang modern dan terintegrasi akan menjadi penopang utama ekosistem perdagangan di Balikpapan, terutama dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“Permasalahan distribusi dan akses keluar masuk barang di Pandansari sangat tidak ideal. Kami butuh pasar induk yang mampu menjawab tantangan logistik, bukan hanya sebatas tempat jual beli,” kata Adi saat diwawancarai usai rapat.
Menurutnya, saat ini proses distribusi barang kebutuhan pokok ke Balikpapan masih terhambat oleh terbatasnya infrastruktur dan lokasi pasar yang sempit.
Hal ini berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat konsumen, terutama pada momen-momen krusial seperti hari besar keagamaan atau musim paceklik.
“Pasar induk direncanakan dibangun di atas lahan seluas 9 hektare dengan estimasi anggaran mencapai Rp60 miliar,” jelasnya.
Dikatakan, untuk kedepannya fasilitas yang dirancang mencakup area bongkar muat barang, pergudangan, cold storage, dan jalur distribusi terintegrasi.
Namun, proyek ini tidak tanpa tantangan. DPRD mencatat bahwa Detail Engineering Design (DED) yang disusun pada tahun 2024 sudah tidak relevan dan harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan kawasan penyangga IKN.
“Kami minta keterlibatan dalam pembahasan master plan. Ini penting agar pembangunan betul-betul menjawab kebutuhan daerah, bukan sekadar proyek fisik,” tegas Adi.
Di sisi lain, Komisi II juga menyoroti pelaksanaan proyek lain seperti pembangunan Blok D Pasar Klandasan yang baru berjalan 50 persen, dan meminta Dinas Perdagangan segera melakukan percepatan agar tidak terjadi keterlambatan yang bisa berujung pada sanksi atau mangkraknya proyek.
“Rencana peninjauan lapangan oleh DPRD dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan tidak keluar dari jalur yang telah disepakati dalam APBD 2025,” paparnya.
Pembangunan pasar induk ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang menata ulang sistem perdagangan tradisional di Balikpapan agar lebih tertata, efisien, dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
