CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berdampak pada keuangan Kota Balikpapan, namun DPRD kota memastikan program prioritas tetap berjalan, termasuk menjaga hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebutkan DBH tahun 2026 turun cukup signifikan, dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun. Artinya, kota harus menyesuaikan anggaran sekitar Rp500 miliar melalui efisiensi di beberapa sektor.
“Penurunannya drastis, tapi kami bersama Pemkot menghitung ulang anggaran agar program prioritas tetap aman,” kata Alwi, Selasa (11/11/2025).
Salah satu prioritas adalah menjamin kelangsungan kontrak dan kesejahteraan tenaga P3K. Menurut Alwi, Balikpapan selama ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk P3K dibandingkan daerah lain, sehingga komitmen ini tetap menjadi perhatian utama.
Meski ada pemangkasan DBH, kondisi keuangan Balikpapan masih stabil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel, restoran, dan pajak lainnya menjadi penopang utama.
“Dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, Balikpapan masih memiliki PAD terbesar, sehingga APBD kami belum defisit,” jelasnya.
Dengan strategi efisiensi dan pengelolaan anggaran yang hati-hati, DPRD optimistis pelayanan publik dan roda pemerintahan di Balikpapan tetap berjalan optimal, meski ada tantangan akibat pemangkasan DBH.
