CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat membuat Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan harus merumuskan ulang strategi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tetap stabil.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan seluruh struktur anggaran perlu dievaluasi kembali untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ia menjelaskan, pembahasan APBD sebenarnya telah rampung tiga bulan lalu. Namun, adanya surat resmi dari Kementerian Keuangan mengenai penurunan DBH nasional membuat skema anggaran Balikpapan berubah signifikan.
“Ada penurunan DBH yang cukup besar, dan ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya Balikpapan atau Kalimantan Timur,” ujar Alwi usai Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, Selasa (18/11/2025).
Revisi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi menyebabkan proyeksi pendapatan daerah turun dari Rp3,8 triliun menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pusat yang dipotong lebih dari Rp1 triliun, ditambah berkurangnya DBH dari Pemprov Kaltim.
Alwi mengakui, kondisi ini memaksa DPRD dan Pemkot menyesuaikan sejumlah program prioritas.
“Beberapa program terpaksa dikurangi, meski tidak sampai dihentikan,” katanya.
Pembahasan ulang anggaran akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan dijadwalkan mulai besok.
Di tengah tekanan fiskal, Balikpapan masih memiliki keunggulan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD 2026 dipatok Rp1,58 triliun, tertinggi di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah PAD Balikpapan tertinggi di Kaltim. Tahun ini PAD kita Rp1,35 triliun, disusul Samarinda sekitar Rp1,2 triliun. Jadi meski DBH turun, PAD masih bisa membantu,” jelas Alwi.
Ia menambahkan, daerah dengan PAD rendah akan merasakan tekanan fiskal yang jauh lebih berat.
DPRD memastikan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tetap menjadi prioritas. Alwi menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun ulang APBD 2026.
“Harapannya, pembahasan anggaran dapat menghasilkan APBD yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
