CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan yang juga Koordinator Komisi II, Budiono, memaparkan sejumlah kendala yang menghambat pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya Rumah Sakit Balikpapan Barat serta beberapa proyek puskesmas. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Kamis (20/11/2025).
Budiono menjelaskan bahwa kebutuhan layanan kesehatan di Balikpapan terus meningkat, sementara anggaran pembangunan justru banyak mengalami pemangkasan. Di tengah kondisi tersebut, progres pembangunan di sejumlah proyek strategis tidak berjalan optimal akibat persoalan teknis dan ketidakmampuan kontraktor memenuhi kewajiban pekerjaan.
“Kita tetap membangun multi-years Rumah Sakit Balikpapan Timur, tetapi kita tidak bisa meneruskan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat,” ujarnya.
Menurut Budiono, hambatan utama terletak pada kontraktor yang masih memegang proyek Rumah Sakit Balikpapan Barat namun belum mampu menuntaskan pekerjaannya. Dengan nilai anggaran sekitar Rp84 miliar, progres fisik baru mencapai sekitar 19 persen. Situasi ini membuat pemerintah belum dapat melanjutkan pembangunan ke tahap berikutnya.
“Kita tidak akan memperpanjang. Kita akan ganti kontraktor, tetapi kontraktor yang sekarang harus menyelesaikan dulu tanggung jawabnya karena sudah menerima pembayaran 19 persen,” tegasnya.
Permasalahan tersebut berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Puskesmas Muara Rapak, misalnya, telah dibongkar untuk pembangunan gedung baru, namun pekerjaan belum dapat diteruskan karena proyek tertahan. “Padahal puskesmas sudah dibongkar, tapi belum bisa dibangun karena kondisi yang ada,” kata Budiono.
Sementara itu, pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur disebut tetap berjalan melalui skema multi-years. Proyek ini diprioritaskan karena dinilai lebih siap dari sisi administrasi dan tidak mengalami kendala kontraktual.
Budiono menambahkan, Balikpapan juga menghadapi kekurangan tenaga medis akibat moratorium rekrutmen tenaga kesehatan. Kondisi tersebut membuat penambahan dokter dan perawat lambat sehingga sejumlah fasilitas kesehatan belum bisa beroperasi secara optimal.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk memastikan pembangunan fasilitas kesehatan tidak semakin tertunda. “Ini kebutuhan dasar masyarakat. Tidak boleh berhenti karena masalah kontraktor,” ujarnya.
Budiono menegaskan bahwa Komisi II DPRD akan terus mengawal proses pembangunan agar layanan kesehatan di Balikpapan tetap berjalan dan masyarakat memperoleh akses layanan yang memadai. (*)
