CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menilai kota ini perlu menetapkan arah pembangunan yang lebih jelas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, seiring posisinya sebagai gerbang dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pandangan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Balikpapan, H. Haris, dalam Rapat Paripurna di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Kamis (20/11/2025).
Dalam pemandangan umumnya, Haris menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 harus dilakukan secara visioner. Ia mengingatkan bahwa Balikpapan tidak boleh melihat penganggaran sebagai sekadar rutinitas administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat program prioritas serta sektor unggulan daerah.
Belanja daerah, kata dia, perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar warga, terutama pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai penting, namun harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat. Ia turut menekankan perlunya transparansi dan pengawasan lebih kuat terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masalah yang dinilai terus berulang dari tahun ke tahun, mulai kekurangan ruang kelas, ketimpangan fasilitas antar sekolah, hingga distribusi guru yang belum merata. Menurut Haris, ketidakcukupan guru mata pelajaran tertentu di sejumlah sekolah negeri tetap menjadi persoalan klasik yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah kota menyiapkan langkah konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar penyelesaian sementara.
Fraksi juga meminta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Haris mengingatkan bahwa program pendidikan tidak cukup dievaluasi dari sisi output, tetapi juga harus memberikan nilai tambah dan manfaat sosial jangka panjang.
Ia kembali menekankan pentingnya penyusunan APBD dilakukan secara objektif dan profesional. Proses pembahasan anggaran, menurutnya, perlu lebih transparan, komunikatif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami hanya ingin memastikan pembangunan kota ini berjalan untuk rakyat. Itu saja. Tidak lebih, tidak kurang,” ujarnya menutup penyampaiannya. (*)
