CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Isu akuntabilitas dan efektivitas anggaran kembali mengemuka dalam Rapat Paripurna Pembahasan APBD 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Kamis (20/11/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan dari Fraksi PKB–Hanura–Demokrat, Muhammad Hamid, menyampaikan pemandangan umum fraksinya dengan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
Dalam pernyataannya, Hamid mengapresiasi upaya Wali Kota Balikpapan dan perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan keuangan yang dinilainya sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan. Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan kota tetap konsisten.
“Kami berterima kasih kepada Wali Kota yang memberi ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan. APBD ini menentukan arah prioritas pembangunan, sehingga prosesnya harus betul-betul terukur,” ujarnya.
Fraksi juga memberikan penghargaan kepada warga Balikpapan yang aktif berpartisipasi melalui berbagai masukan. Menurut Hamid, pelibatan publik menjadi unsur penting dalam menghadirkan anggaran yang lebih efisien dan relevan. “APBD yang baik lahir dari partisipasi masyarakat, bukan hanya dari ruang rapat,” tambahnya.
Usai mencermati penjelasan Wali Kota mengenai Raperda APBD 2026 pasca penyesuaian dana transfer ke daerah, fraksi menyampaikan dua catatan strategis.
Pertama, fraksi menilai perlu percepatan audit internal dan penguatan pengawasan atas realisasi belanja modal, terutama pada sektor yang berisiko. Hal itu dinilai penting untuk mencegah terulangnya kerugian akibat proyek bermasalah. “Kontraktor bermasalah harus ditindak. Penagihan denda wajib dilakukan dan sanksi blacklist diterapkan secara konsisten,” tegas Hamid.
Kedua, fraksi mendorong optimalisasi belanja barang dan jasa, khususnya pemeliharaan aset daerah. Banyak aset, menurut evaluasi fraksi, belum terawat dengan baik sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Hamid menilai alokasi anggaran pemeliharaan perlu diperkuat agar aset dapat berfungsi maksimal.
Menutup penyampaiannya, Hamid menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen fraksi dalam menjaga efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
“Tujuan akhirnya jelas: APBD harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan Balikpapan. Itu amanah bersama,” ujarnya. (*)
