CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Normalisasi Sungai Ampal didorong menjadi salah satu pekerjaan utama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam penanganan banjir pada 2027. Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat persoalan banjir masih terjadi di sejumlah wilayah dan berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Yusri, mengatakan penanganan banjir harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, persoalan tersebut merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah yang harus direalisasikan.
“Banjir ini bagian dari visi dan misi Pak Wali Kota. Kalau itu memang janji politik, harus dilaksanakan. Yang kedua, ini terkait kenyamanan hidup warga kota,” kata H Yusri kepada wartawan, pada Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepastian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hujan deras, kata Yusri, semestinya tidak selalu diikuti kekhawatiran warga terhadap kemungkinan rumah mereka kembali terendam banjir.
Persoalan tersebut, lanjut Yusri, juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Balikpapan sebagai salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Seiring pembangunan IKN, wajah Kota Balikpapan dinilai harus ikut mendapat perhatian.
“Jangan sampai tamu-tamu yang datang berkunjung ke IKN melihat bahwa yang diperhatikan hanya IKN, tetapi Balikpapan tidak diperhatikan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita,” ujarnya.
Meski begitu, Yusri mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemkot Balikpapan dalam menangani persoalan banjir. Salah satunya melalui master plan atau rencana induk pengendalian banjir yang mulai diterapkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Sejumlah pekerjaan pun telah berjalan. Di antaranya pelebaran saluran drainase hingga pembangunan saluran di lingkungan permukiman.
Namun, Yusri mengingatkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak akan maksimal tanpa diikuti pemeliharaan. Saluran yang sudah dibangun harus dijaga agar tidak kembali tersumbat.
Karena itu, dia mendorong keterlibatan masyarakat serta perangkat pemerintahan di tingkat lingkungan. Mulai dari rukun tetangga (RT), kelurahan hingga kecamatan dinilai perlu membangun sinergi dalam menjaga saluran air.
“Harus ada kerja sama semua pihak, mulai RT, kelurahan sampai kecamatan. Perlunya gotong royong dan sinergi. Jangan hanya pemerintah kota membuat saluran, tetapi tidak dibersihkan dan akhirnya mampet. Kalau begitu, hasilnya juga tidak ada gunanya,” tegasnya.
Untuk program penanganan banjir pada 2027, Yusri menyebut hampir seluruh kecamatan di Balikpapan masih memiliki titik yang membutuhkan penanganan. Karena itu, pemerintah perlu menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi masing-masing lokasi.
“Hampir semua kecamatan banyak penanganan yang harus dilaksanakan. Tapi kita melihat dari sisi mana yang paling mendesak. Yang mendesak hari ini, itu yang harus cepat kita laksanakan,” katanya.
Dari berbagai pekerjaan yang masih diperlukan tersebut, Yusri menilai normalisasi Sungai Ampal menjadi salah satu yang paling utama. Penanganan sungai itu dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mengurangi persoalan banjir di Kota Balikpapan.
“Normalisasi Sungai Ampal itu yang paling utama sebenarnya. Karena ini terkait janji daripada visi dan misi kita bahwa penanganan banjir harus diutamakan dulu. Ini juga terkait kenyamanan hidup warga kota,” pungkasnya. (*)
