CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Persoalan antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU Balikpapan menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
Taufik menjelaskan, penyaluran BBM berada dalam ranah Komisi II DPRD Balikpapan karena berkaitan dengan sektor ekonomi. Sementara, persoalan penataan antrean kendaraan roda dua maupun roda empat menjadi kewenangan Komisi III karena berkaitan dengan bidang perhubungan.
“Kalau menyangkut masalah SPBU, penyalurannya itu masuk di dalam posisi Komisi II, yaitu di bidang ekonominya. Untuk bagaimana penataan antrean roda empat dan lain-lain maupun roda dua, itu jatuhnya di Komisi III karena di bidang perhubungan,” kata Taufik kepada wartawan, pada Senin (24/8/2026).
Menurut dia, dari sisi fungsi pengawasan dan ekonomi, Komisi II telah menerima sejumlah informasi terkait dugaan kecurangan dalam pembelian Pertalite. Padahal, berdasarkan informasi yang diterima, kuota Pertalite untuk Balikpapan sebenarnya telah disesuaikan dengan kebutuhan.
“Kalau kebutuhan bahan bakar minyak, yaitu Pertalite, itu sudah memenuhi kuota, sudah sesuai dengan kuotanya. Tapi ada temuan-temuan ternyata kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat sendiri,” ujarnya.
Taufik menyebut dugaan penyalahgunaan tersebut terlihat dari adanya kendaraan yang menggunakan lebih dari satu barcode untuk membeli Pertalite. Bahkan, informasi mengenai praktik tersebut telah beredar luas di media sosial dan turut disampaikan masyarakat kepada DPRD.
“Entah itu warga Kota Balikpapan atau warga di luar Kota Balikpapan, beberapa bahan bakarnya mungkin sampai dua atau tiga barcode. Dia bisa mengantre mengambil atau membeli bahan bakar Pertalite tersebut,” ungkapnya.
Dia menilai kondisi itu perlu segera ditindaklanjuti. Karena itu, DPRD Balikpapan berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah instansi dan pihak terkait pada pekan depan.
Rencananya, DPRD akan mengundang Pertamina Balikpapan, Patra Niaga selaku penyalur BBM melalui SPBU, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. RDP tersebut dilakukan untuk mendapatkan penjelasan sekaligus mencari solusi atas dugaan penyalahgunaan kuota BBM.
“Kita mewakili masyarakat dan setelah itu kita akan lakukan sidak secara diam-diam ke SPBU-SPBU yang dicurigai,” tegasnya.
Taufik mengatakan, sidak secara mendadak diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Terlebih, pihaknya menduga ada kemungkinan kerja sama antara oknum pengelola SPBU dengan pengguna kendaraan yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM.
Dia mencontohkan adanya kendaraan angkutan yang diduga dapat berganti pelat nomor hingga dua atau tiga kali. Pergantian tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan barcode untuk melakukan pembelian Pertalite berulang kali.
“Kan memakai barcode. Jadi kalau ada tiga pelat, berarti ada berapa kali barcode. Barcode itu yang dikeluarkan oleh aplikasi Pertamina, yaitu MyPertamina. Ini berarti aplikasinya jebol. Nah, jebolnya kenapa? Kok bisa ada beberapa barcode terbit?” katanya.
Menurut Taufik, salah satu kemungkinan yang terjadi adalah penggunaan sejumlah STNK dan dokumen kendaraan roda empat untuk memperoleh beberapa barcode. Namun, hal tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.
Selain persoalan sistem barcode, dia menilai pengawasan juga harus dilakukan dari berbagai sisi. Pertama, pengawasan dari Pertamina melalui penyelenggara SPBU. Kedua, pengawasan terhadap mekanisme penyaluran BBM. Ketiga, pengawasan pemerintah melalui Satpol PP berkaitan dengan peraturan daerah (perda).
“Ini menyangkut juga dengan PAD kita,” ujarnya.
Taufik menyampaikan, dirinya telah meminta izin secara lisan kepada Ketua DPRD Balikpapan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Surat pengajuan RDP akan segera disampaikan agar rapat dapat digelar pada Senin atau Selasa pekan depan.
Setelah RDP, DPRD berencana turun langsung ke sejumlah SPBU yang dicurigai mengalami praktik penyalahgunaan kuota. Sidak akan dilakukan secara diam-diam agar kondisi yang ditemukan benar-benar mencerminkan situasi di lapangan.
Dia juga menyoroti dugaan modifikasi tangki kendaraan yang dapat membuat kapasitas pengisian BBM jauh lebih besar dari kapasitas standar kendaraan.
“Contohnya, tangki kendaraan mungkin hanya 40 liter atau 50 liter. Rupanya dirombak, didesain, dimodifikasi bisa sampai 100 liter, bahkan bisa masuk 150 liter,” jelasnya.
Jika kendaraan tersebut melakukan pengisian berulang, jumlah BBM yang dibeli tentu menjadi jauh lebih besar. Taufik memperkirakan, apabila kendaraan mampu mengisi hingga 100–150 liter dan melakukan pengisian tiga kali, jumlahnya bisa mencapai 300 hingga 450 liter.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi mengurangi jatah BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat Balikpapan.
“Kalau begitu, kapasitas kuota yang ditetapkan untuk warga Kota Balikpapan khususnya pasti berkurang. Nah, ini yang membuat masyarakat bertanya, kok kota minyak, gudangnya minyak, kok bisa kekurangan?” katanya.
Selain mengusut dugaan permainan penyaluran Pertalite, DPRD Balikpapan juga akan mengevaluasi perbedaan harga BBM di Balikpapan dengan wilayah lain. Taufik menyoroti harga BBM di luar Balikpapan, termasuk Pulau Jawa, yang menurutnya justru bisa lebih murah dibandingkan Kalimantan.
“Kita juga akan mengevaluasi kok bisa harga di luar Balikpapan, contohnya di Pulau Jawa, lebih murah daripada Kalimantan. Kota minyak sendiri. Selisihnya berapa ratus rupiah. Tapi kalau dikalikan sekian bulan saja bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” pungkasnya. (*)
