CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperkuat kemandirian fiskal dalam penyusunan APBD 2027. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Japar Sidiq mengatakan, penguatan kemampuan keuangan daerah harus menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027. Pemkot dinilai perlu menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan agar pembiayaan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Penguatan kemampuan keuangan Pemkot Balikpapan harus menjadi salah satu pembahasan. Pemkot harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatannya agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Japar Sidiq, pada Senin (24/8/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai sejumlah peraturan daerah (Perda) memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, pengelolaan sumber-sumber pendapatan perlu dilakukan secara efektif agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat.
Menurut Japar, berbagai langkah perlu disiapkan untuk menambah penerimaan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Legislator dari daerah pemilihan Balikpapan Utara tersebut menyoroti data pemerintah pusat mengenai besaran TKD yang diterima Kota Balikpapan. Pada 2025, nilainya mencapai Rp2,1 triliun. Kemudian pada 2026 turun menjadi Rp1,1 triliun. Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp974,1 miliar.
Kondisi tersebut, lanjut Japar, menjadi momentum bagi Pemkot Balikpapan untuk semakin serius memperkuat PAD. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan belanja daerah diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan.
Japar juga mengingatkan Pemkot Balikpapan agar memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
“Belanja daerah harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan pembangunan dan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat,” pungkasnya. (*)
