CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan menyoroti keras dinamika fiskal daerah dalam pembahasan APBD 2026. Melalui Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Siswanto Budi Utomo, fraksi menyampaikan pandangan umumnya pada Rapat Paripurna di Ballroom Hotel Gran Senyiur, pada Kamis (20/11/2025).
Siswanto mengapresiasi respons cepat Pemkot Balikpapan menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Ia menegaskan, kebijakan fiskal nasional itu membawa dampak besar terhadap postur pendapatan daerah.
Gerindra mencatat penurunan tajam pendapatan transfer pusat—dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,091 triliun—dengan total koreksi TKD mencapai Rp1,057 triliun. Komponen terbesar yang tergerus adalah Dana Bagi Hasil SDA yang anjlok Rp767,97 miliar. “Ini tantangan fiskal terbesar bagi pemerintah kota,” ujarnya. Karena itu, penyesuaian belanja daerah dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun dinilai sebagai langkah kehati-hatian yang wajib ditempuh.
Meski begitu, fraksi menilai ada sejumlah persoalan mendesak. Pertama, kerentanan fiskal daerah semakin tampak. Menurut Siswanto, penurunan TKD menunjukkan tingginya ketergantungan Balikpapan pada bantuan pusat, sementara PAD masih stagnan di kisaran Rp1,58 triliun. “Kemandirian fiskal harus diperkuat,” tegasnya.
Kedua, pergeseran orientasi pembangunan. Gerindra melihat arah belanja mulai bergeser dari penguatan infrastruktur kota dan UMKM ke belanja wajib serta efisiensi operasional. Mereka khawatir perubahan fokus ini bakal memperlambat pembangunan, terutama terkait penanganan banjir dan persiapan Balikpapan sebagai penyangga IKN.
Ketiga, ketidakpastian asumsi transfer daerah dari Pemprov Kaltim. Hingga kini, alokasi masih memakai asumsi penurunan Rp100 miliar karena belum ada data resmi. Situasi ini dinilai berpotensi memicu koreksi lanjutan yang dapat mengganggu kelancaran program pada pertengahan tahun.
Atas dasar itu, Fraksi Gerindra meminta Pemkot Balikpapan memberi penjelasan lebih detail terkait dua hal penting: strategi peningkatan kemandirian fiskal serta optimalisasi PAD pada 2026, dan kejelasan prioritas pembangunan—mulai mitigasi sosial, pengendalian banjir, hingga kesiapan menghadapi dinamika pembangunan IKN. (*)
