CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Pembahasan APBD Balikpapan 2026 memasuki fase krusial. Dalam Rapat Paripurna di Ballroom Hotel Gran Senyiur, pada Kamis (20/11/2025), Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan dari Fraksi PKS–PPP, Ari Sanda, menyampaikan pemandangan umum fraksinya dengan menyoroti tekanan fiskal yang datang dari pemerintah pusat.
Ari mengapresiasi penjelasan Wakil Wali Kota Balikpapan mengenai perubahan nota APBD 2026 setelah adanya penyesuaian dana transfer. Menurutnya, pemaparan tersebut memberi ruang bagi fraksi untuk membaca ulang arah kebijakan fiskal daerah.
Salah satu isu utama adalah pemangkasan drastis dana Transfer ke Daerah (TKD). Dari rencana awal Rp2,25 triliun, alokasi itu kini tinggal Rp1,36 triliun. “Penurunan 39,5 persen ini sangat besar dan berpotensi mengganggu kemampuan daerah memenuhi kebutuhan belanja operasional, belanja modal, maupun pembiayaan program prioritas,” ujarnya. Fraksi meminta pemerintah kota memperkuat komunikasi dengan Kementerian Keuangan agar pemangkasan tidak berlanjut.
Penurunan pendapatan daerah dari Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun ikut menekan ruang gerak. Ari menilai pemerintah kota perlu mengambil langkah yang lebih inovatif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menguraikan empat area strategis.
Pertama, revitalisasi sektor pariwisata yang dianggap memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal. Sinergi antara destinasi wisata dan ekonomi kreatif dinilai menjadi tumpuan peningkatan pendapatan.
Kedua, penguatan pemanfaatan aset daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, termasuk kerja sama pengelolaan yang lebih transparan.
Ketiga, pembenahan kinerja BUMD, khususnya yang masih mencatat kerugian, agar mampu memberikan kontribusi berupa dividen.
Keempat, optimalisasi pajak daerah melalui penambahan tapping box di restoran dan hotel untuk memastikan pencatatan transaksi yang lebih akurat.
Fraksi PKS–PPP juga menyoroti perubahan signifikan pada asumsi SILPA, dari Rp450 miliar menjadi Rp47,2 miliar. Mereka meminta perhitungan yang lebih presisi untuk mencegah potensi selisih besar pada pembahasan berikutnya.
Ari turut mengingatkan perlunya menjaga belanja wajib sesuai amanat undang-undang: alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan di luar gaji, 25 persen belanja infrastruktur dari Dana Transfer Umum, serta 10 persen Dana Desa dari dana perimbangan. “Semua ini bukan sekadar angka, tetapi kewajiban negara untuk memastikan pemerataan pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan,” katanya.
Menutup pandangannya, Ari berharap seluruh catatan tersebut menjadi perhatian dalam finalisasi APBD 2026. “Inilah komitmen kami memastikan APBD tetap kuat, adil, dan berpihak kepada masyarakat Balikpapan,” ujarnya. (*)
