CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan meski gagal lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri. Salah satu solusi yang terus didorong ialah memperluas kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan sekolah swasta agar daya tampung siswa semakin meningkat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Gasali mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026 telah berjalan sesuai tahapan. Proses pendaftaran ditutup pada 2 Juli, hasil seleksi diumumkan, dan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan melakukan daftar ulang pada 6 Juli.
Menurut dia, sejak hari pertama pelaksanaan SPMB, Komisi IV DPRD turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah sekolah. Pengawasan dilakukan mulai dari proses verifikasi faktual hingga tahapan pendaftaran untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan.
“Kami turun langsung ke lapangan sejak awal pembukaan SPMB. Dari hasil evaluasi, seluruh tahapan, mulai verifikasi faktual hingga proses pendaftaran di sekolah, berjalan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku,” ujarnya, pada Senin (6/7/2026).
Meski demikian, Gasali mengakui masih terdapat keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah orang tua khawatir karena anak mereka belum berhasil diterima di sekolah negeri akibat ketatnya persaingan nilai.
Namun, ia memastikan pemerintah bersama DPRD tengah mengawal berbagai solusi agar seluruh anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.
“Memang masih ada keresahan masyarakat karena anak-anak mereka belum terfasilitasi masuk sekolah negeri akibat persaingan nilai yang cukup ketat. Tetapi kami pastikan akan ada solusi. Tidak mungkin masyarakat kita tidak sekolah. Yang terpenting adalah anak tetap memperoleh pendidikan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Gasali juga mengimbau para orang tua agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri. Menurutnya, sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah juga menjadi pilihan yang layak karena biaya pendidikan telah ditanggung pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Balikpapan telah menjalin kerja sama dengan 15 sekolah swasta. Melalui skema tersebut, biaya SPP maupun uang pangkal siswa ditanggung melalui APBD Kota Balikpapan.
“Harapan saya kepada wali murid, yang penting anak bisa sekolah dan tidak memilih-milih. Pemerintah sudah bekerja sama dengan 15 sekolah swasta sehingga biaya SPP dan uang pangkal menjadi tanggung jawab pemerintah melalui APBD,” katanya.
Khusus di wilayah Balikpapan Timur, Gasali menyebut SMP PJHI menjadi salah satu sekolah swasta yang telah bergabung dalam program kerja sama tersebut. Antusiasme masyarakat terhadap sekolah itu pun dinilai cukup tinggi.
“Alhamdulillah, SMP PJHI yang sudah bekerja sama dengan pemerintah mendapat respons positif. Informasi terakhir yang saya terima, sudah terbentuk dua rombongan belajar dengan jumlah lebih dari 70 calon siswa. Bahkan ada yang sejak awal langsung menjadikan SMP PJHI sebagai pilihan pertama,” ungkapnya.
Menurut Gasali, keberhasilan program tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk mendorong lebih banyak sekolah swasta bergabung dalam kerja sama dengan pemerintah. Prioritas diberikan kepada sekolah yang telah siap dari sisi sarana dan prasarana, tenaga pendidik, maupun administrasi.
Langkah tersebut dinilai lebih cepat dibanding membangun sekolah negeri baru yang membutuhkan waktu panjang, mulai dari pembangunan gedung, penyediaan fasilitas, hingga pemenuhan tenaga pengajar.
“Kami ingin lebih banyak SMP swasta yang sudah siap secara sarana, prasarana, tenaga pengajar, maupun administrasi dapat bekerja sama dengan pemerintah. Dengan begitu kapasitas penerimaan siswa bisa segera bertambah. Membangun sekolah baru tentu membutuhkan proses yang tidak singkat. Namun apabila memang menjadi kebutuhan wilayah, kami tetap akan mendorong penambahan fasilitas pendidikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya. (*)
