CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, sektor pendidikan, layanan air bersih, infrastruktur, hingga proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu menjadi perhatian fraksi tersebut.
Pandangan umum itu disampaikan Muhammad Najib dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Senin (6/7/2026).
Fraksi PDI Perjuangan mengawali pandangannya dengan mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2013.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa opini WTP tidak serta-merta menjamin tidak adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, fraksi tersebut mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD.
Selain itu, fraksi juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah yang dinilai belum memenuhi target. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diminta lebih optimal menggali potensi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan. Di antaranya keterbatasan daya tampung sekolah, kekurangan fasilitas gedung, ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, hingga konflik internal di sejumlah yayasan sekolah swasta yang berdampak terhadap hak belajar siswa.
Fraksi meminta Wali Kota memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan tersebut, termasuk menjaga kelancaran proses belajar mengajar di tengah masih minimnya jumlah guru dan banyaknya tenaga pendidik berstatus non-ASN yang belum memperoleh kepastian status.
Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi sorotan. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota terus membenahi manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan agar lebih efektif, profesional, akuntabel, dan transparan sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat semakin optimal.
Di bidang infrastruktur, fraksi menilai perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan harus disiapkan lebih matang seiring pertumbuhan jumlah penduduk Kota Balikpapan. Dinas Pekerjaan Umum juga diminta memperbaiki sistem drainase yang dinilai belum terintegrasi dengan baik, termasuk meningkatkan pemeliharaan saluran dan bendungan yang mengalami endapan lumpur maupun penyumbatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab genangan hingga banjir saat musim hujan yang berdampak pada kerusakan jalan.
Fraksi PDI Perjuangan juga kembali menegaskan usulan pembentukan Panitia Khusus DPRD untuk mengevaluasi proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat. Menurut fraksi, evaluasi menyeluruh diperlukan karena proyek tersebut telah mengalami wanprestasi.
Melalui pembentukan pansus, DPRD diharapkan dapat mengkaji seluruh persoalan yang terjadi sehingga kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut memiliki dasar perencanaan yang lebih matang dan tepat.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki program yang mampu meningkatkan PAD sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat.
Fraksi juga meminta Wali Kota melakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak mampu mencapai target PAD maupun OPD yang realisasi belanja daerahnya masih di bawah 95 persen. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi perhatian Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan penyerapan APBD agar dapat menekan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun-tahun mendatang. SILPA yang tersedia diharapkan dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
