CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, fraksi juga meminta pemerintah kota meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, memperbaiki pelayanan publik, hingga mempercepat penyelesaian persoalan banjir dan distribusi air bersih.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Senin (6/7/2026). Agenda rapat adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum Fraksi NasDem dibacakan oleh Puryadi. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Setelah mencermati nota penjelasan wali kota, Fraksi NasDem menilai sumber pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dari keseluruhan pendapatan daerah, sebesar 69,50 persen berasal dari pendapatan transfer, sedangkan PAD berkontribusi 30,18 persen dan pendapatan lainnya hanya 0,32 persen.
Fraksi NasDem menyoroti realisasi PAD yang belum mencapai target. Dari target sebesar Rp1,38 triliun, realisasi hanya mencapai sekitar Rp1,24 triliun atau 90,52 persen. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pencapaian target sebesar Rp130,84 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut seharusnya dapat dihindari apabila perangkat daerah yang bertanggung jawab mampu mengoptimalkan potensi pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Pada sektor pajak daerah, target penerimaan sebesar Rp1,12 triliun lebih hanya terealisasi Rp993,89 miliar atau 88,48 persen, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp129,37 miliar. Sementara itu, target retribusi daerah sebesar Rp171,83 miliar hanya terealisasi Rp156,26 miliar atau kurang sekitar Rp15,57 miliar.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis meningkatkan kinerja dalam menggali potensi penerimaan daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui digitalisasi penagihan pajak, perluasan basis wajib pajak, penertiban reklame, serta menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, pemerintah kota diminta lebih aktif memperjuangkan peningkatan dana transfer guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, Fraksi NasDem juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, opini WTP dinilai bukan tujuan akhir, melainkan harus diikuti dengan efektivitas kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Fraksi NasDem juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp479,23 miliar atau sekitar 11,25 persen dari total APBD. Besarnya SiLPA tersebut dinilai menjadi indikator masih belum optimalnya penyerapan anggaran sehingga perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Dalam sektor pelayanan publik, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Balikpapan segera menyelesaikan persoalan pelayanan air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Keluhan masyarakat terkait distribusi air yang sering terhenti selama berhari-hari, kualitas air yang keruh maupun berbau, hingga lambatnya penyambungan instalasi baru harus segera ditangani.
Persoalan banjir juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengendalian banjir, termasuk pengerjaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang dinilai belum memberikan hasil sesuai harapan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Fraksi NasDem meminta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan transparan dan bebas dari praktik kecurangan. Pemerintah juga didorong menambah gedung sekolah baru di kawasan yang memiliki jumlah anak usia sekolah cukup tinggi.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur dan energi, Fraksi NasDem menyoroti masih terjadinya pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, antrean panjang pembelian BBM, khususnya solar bersubsidi, juga diminta menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap sektor transportasi dan logistik di Balikpapan. (*)
