CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan akan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 setelah kegiatan belajar mengajar (KBM) di seluruh sekolah berjalan normal. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berlangsung sesuai harapan dan tidak menyisakan persoalan di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Gasali mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Kondisi tersebut menunjukkan proses penerimaan siswa baru berjalan relatif lancar.
“Dengan terselesaikannya SPMB ini, kita berharap proses belajar mengajar di sekolah-sekolah sudah aktif. Mudah-mudahan semua anak-anak kita yang masuk sekolah ini terakomodasi. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada pengaduan, artinya pelaksanaannya dianggap berjalan lancar,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan di Hotel Gran Senyiur, pada Senin (20/7/2026).
Meski demikian, Komisi IV tetap menjadwalkan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berakhir. Kunjungan dilakukan saat aktivitas belajar mengajar telah berlangsung normal.
Menurut Gasali, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan untuk melihat efektivitas pelaksanaan SPMB sekaligus memperbaiki kebijakan pendidikan jika masih ditemukan kekurangan.
“Kami akan agendakan kunjungan setelah kegiatan belajar mengajar sudah aktif. Kami ingin melihat langsung kondisi di sekolah-sekolah sebagai bahan evaluasi bersama,” katanya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan SPMB, Komisi IV juga memastikan program pembagian seragam sekolah gratis berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Pendistribusian seragam telah dilakukan kepada seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), termasuk sekolah swasta.
Pada tahun ajaran ini, setiap siswa menerima tiga stel seragam yang disiapkan Pemerintah Kota Balikpapan. Meski muncul usulan agar bantuan juga mencakup seragam Pramuka, Gasali menegaskan realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Yang berjalan saat ini masih tiga stel seragam. Memang banyak masukan agar seragam Pramuka juga diakomodasi, tetapi kita tetap melihat kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, Komisi IV akan mendukung semua kebijakan yang bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan,” tutupnya. (*)
