CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dan program yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Komisi II DPRD menilai, sejumlah masukan dari masyarakat yang telah melalui mekanisme resmi, seperti reses, forum diskusi, dan inspeksi lapangan tidak mendapat porsi yang semestinya dalam penyusunan program kerja, khususnya di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan bahwa banyak aspirasi warga yang sudah tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) justru tidak masuk dalam prioritas kerja OPD.
Ia menilai hal ini sebagai indikasi lemahnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Kami sudah turun langsung ke lapangan, menerima masukan dari masyarakat, dan semua itu telah kami input ke dalam SIPD. Tapi yang terjadi, Disparpora lebih mengedepankan program internal mereka sendiri,” ucap Taufik saat ditemui awak media, Selasa (14/10/2025).
Ia mencontohkan kurangnya perhatian terhadap promosi pariwisata lokal dan minimnya upaya pemeliharaan fasilitas wisata yang sudah tidak layak pakai.
Taufik mendesak agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lebih terbuka terhadap usulan DPRD yang bersumber dari kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus solutif.
“Penyusunan program pembangunan jangan sampai hanya menjadi rutinitas tahunan yang tidak menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegas salah satu politisi PKB.
Komisi II berharap kolaborasi lintas lembaga bisa diperkuat, agar arah pembangunan kota benar-benar menjawab kebutuhan warga Balikpapan.
