CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Namun, di balik capaian tersebut, fraksi tersebut mengingatkan agar prestasi administrasi keuangan juga diikuti dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Senin (6/7/2026). Agenda rapat membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemandangan umum Fraksi PKS-PPP dibacakan Arisanda. Dalam penyampaiannya, fraksi memberikan apresiasi atas opini WTP yang kembali diraih Pemkot Balikpapan. Menurutnya, opini tersebut diberikan BPK berdasarkan proses penganggaran dan pertanggungjawaban APBD yang telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta peraturan yang berlaku.
Meski demikian, Fraksi PKS-PPP mempertanyakan sejauh mana capaian tersebut mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanganan banjir, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan air bersih.
Setelah mencermati Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Fraksi PKS-PPP menyoroti sejumlah catatan penting.
Dari sisi efektivitas serapan anggaran, realisasi belanja daerah dinilai cukup baik. Dari target Rp4,27 triliun, terealisasi sebesar Rp4,27 triliun atau 89,90 persen. Namun, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dinilai menjadi perhatian serius.
Fraksi PKS-PPP mengingatkan pentingnya pola penyerapan anggaran yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun anggaran, bukan menumpuk pada triwulan IV atau yang dikenal dengan pola “tongkat ski”. Penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun dinilai berpotensi memicu pengerjaan proyek secara terburu-buru, menurunkan kualitas pekerjaan fisik, hingga menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum. Padahal, pelaksanaan anggaran yang baik harus menghasilkan kinerja yang sejalan dengan prinsip value for money.
Sebagai contoh, Fraksi PKS-PPP menyinggung pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat. Proyek tersebut telah dianggarkan sebesar Rp106 miliar, namun dana yang dicairkan di lapangan disebut belum mencapai 20 persen dengan progres pembangunan sekitar 20 persen. Padahal, keberadaan rumah sakit tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS-PPP juga menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp473,23 miliar atau lebih dari 10 persen anggaran. Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya dana publik yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan maupun pelayanan masyarakat.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan sumber SILPA tersebut, apakah berasal dari efisiensi hasil tender, pelampauan pendapatan, atau justru akibat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal mengeksekusi program fisik. Fraksi juga mendesak agar pelaksanaan proyek fisik dimulai sejak awal tahun anggaran sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat dan tidak berujung pada proyek mangkrak.
Di sektor pendapatan daerah, Fraksi PKS-PPP memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp1,38 triliun, realisasi PAD mencapai Rp1,24 triliun atau 90,52 persen.
Menurut Fraksi PKS-PPP, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah mengoptimalkan sumber PAD. Salah satu penyumbangnya berasal dari sektor hiburan. Namun, di sisi lain, maraknya tempat hiburan malam (THM) baru dinilai memunculkan keresahan masyarakat sehingga perlu diiringi dengan pengetatan regulasi.
Fraksi juga menegaskan pentingnya transparansi pelaporan pajak hiburan, pajak restoran, serta optimalisasi potensi pajak dari sektor ekonomi lainnya, seperti sarana olahraga komersial. DPRD, menurut Fraksi PKS-PPP, tidak ingin terjadi kebocoran potensi PAD dari sektor-sektor tersebut. (*)
